TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Kamis (3/10/2024) pagi, suasana kompleks parlemen Senayan Jakarta kembali ramai oleh kehadiran ratusan anggota dewan periode 2024-2029.
Mereka tampak rapih mengenakan setelan jas dan beberapa anggota dewan perempuan mengenakan pakaian batik yang dipadukan dengan warna kerudungnya.
Sekira pukul 10.00 WIB, para anggota dewan dari unsur DPR RI, DPD RI dan MPR RI pun mulai memasuki Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Mereka akan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan susunan pimpinan untuk periode 2024-2029.
Tampak sederet artis ternamaan yang duduk di kursi Dewan turut hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Diantaranya, anggota DPD RI Alfiansyah Komeng, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Once Mekel, Denny Cagur hingga Nico Siahaan.
Lalu, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Ahmad Dhani, Mulan Jameela hingga Melly Goeslaw. Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Uya Kuya, Sigit Purnomo (Pasha Ungu) hingga Verrell Bramasta.
Tepat pukul 10.30 WIB, Ketua MPR RI Sementara, Guntur Sasono, dan Wakil Ketua Sementara, Larasati Moriska terlihat memimpin rapat paripurna tersebut.
Rapat itu juga turut dihadiri oleh pimpinan DPR RI dan DPD RI diantaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir hingga Saan Mustopa.
Kemudian, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dan Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai.
Baca juga: Anggota DPR Tak Lagi Dapat Rumah Dinas: Beberapa Petahana Tinggal di Mess hingga Berniat Ngontrak
Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekjen, hingga pukul 10.30 WIB telah hadir 545 anggota dari 732 anggota MPR dan telah menandatangani daftar hadir.
Dengan demikian, rapat dinyatakan memenuhi syarat kuorum berdasarkan tata tertib MPR RI.
Berdasarkan pengamatan Tribunnews.com di lokasi hingga pukul 10.40 WIB, terlihat sudah ada bangku kosong dalam rapat paripurna tersebut.
Bangku kosong yang terlihat paling mendominasi dari barisan para anggota DPD RI. Berdasarkan perhitungan Tribunnews, hanya 50 anggota DPD RI yang hadir langsung di saat rapat di buka.
Sementara, di deretan bangku para anggota DPR RI, hanya terlihat beberapa yang kosong.
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla hadiri Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD dan Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).
Gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini (22/8) menjadi lokasi aksi unjuk rasa sebagai respons atas tindakan inkonstitusional DPR yang mendadak menggelar rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Rabu (21/8).
Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Baleg DPR RI menganulir Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai syarat usia minimum calon kepala daerah dan 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah.
Aksi ini juga merupakan bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukan rahasia lagi bahwa gedung DPR/MPR merupakan saksi sejarah untuk beragam peristiwa yang menimpa bangsa ini. Salah satu kejadian yang tidak akan dilupakan adalah saat ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR pada 1998, ketika reformasi.
Kala itu, para mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR menuntut Presiden Soeharto dilengserkan dari jabatannya. Aksi di Gedung DPR/MPR kala itu pun mampu meruntuhkan pemerintahan orde baru.
Selain sering jadi lokasi unjuk rasa, kamu juga bisa wisata edukasi ke Gedung DPR/MPR. Kunjungan masyarakat akan diterima Bagian Humas Sekretariat Jenderal DPR RI. Di situs dpr.go.id juga tertera soal kunjungan masyarakat, yang bisa tour building ke ruang-ruang tertentu di Gedung DPR/MPR, khususnya Museum DPR RI dan Ruang Sidang Paripurna.
Sebenarnya, Gedung DPR/MPR adalah salah satu bangunan bersejarah di Jakarta. Penggagas berdirinya Gedung DPR/MPR RI datang dari Presiden Soekarno melalui Surat Keputusan Presiden No. 48 pada tahun 1965.
Ketika itu, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Pekerja Umum Dan Tenaga, Soeprajogi untuk membangun gedung untuk menyelenggarakan Conference of The New Emerging Forces (Conefo) pada 1966.
Conefo adalah konferensi internasional yang mendukung gagasan pembentukan tatanan dunia baru. Selain itu, pembentukan Conefo yang digelar Bung Karno untuk bersaing dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemasangan tiang pertama Gedung DPR/MPR berlangsung pada 19 April 1965. Lalu, pada 17 Agustus 1966 adalah batas akhir penyelesaian pembangunan. Namun, pembangunan terhenti karena pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan penyelenggaraan Conefo dibatalkan.
Setelah pembangunan mangkrak di masa pemerintahan Soekarno, proyek ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Soeharto. Saat itu, Indonesia membutuhkan gedung permanen sebagai lokasi tempat persidangan para wakil rakyat.
Setelah melalui proses pembangunan yang cukup panjang, Gedung DPR/MPR Ri akhirnya selesai dibangun pada 1 Februari 1983. Kompleks Gedung DPR/MPR memiliki luas sekitar 80.000 meter persegi.
Yang menarik, tak sedikit yang mengira bahwa kubah berwarna hijau di gedung utama Gedung DPR/MPR yakni Gedung Nusantara, adalah berbentuk kura-kura, ternyata itu anggapan yang keliru.Rupanya, kubah dengan bentuk setengah lingkaran itu bukan melambangkan kura-kura, melainkan kepakan sayap burung yang akan lepas landas.
Hal itu menurut buku Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sejarah, Realita, dan Dinamika (2006), gedung DPR/MPR memiliki struktur dan konstruksi khas.
Struktur atap gedung DPR/MPR yang menyerupai kepakan sayap burung garuda merupakan penggabungan dua bagian kubah. Bentuk atap itu disebut muncul secara tidak sengaja dan waktu itu belum pernah diciptakan di seluruh dunia. Pembangunan kubah hijau tanpa pilar-pilar penyangga di bawahnya juga melibatkan Ir. Sutami.
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Sleman) 55511
Tlp. 0274-868201, Fax. 0274-864287, Email. [email protected]
Download TribunX untuk Android & iOS
